1)Deskripsikan yang benar terkait kebebasan atau kemerdekaan yang di berikan pemerintah kepada penduduk dalam beragama dan berkeyakinan adalah... A.tidak adanya
PPKn
syalumputriovv8zb
Pertanyaan
1)Deskripsikan yang benar terkait kebebasan atau kemerdekaan yang di berikan pemerintah kepada penduduk dalam beragama dan berkeyakinan adalah...
A.tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama,tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku.
B.pemerintah tidak mendikte warga negaranya untuk memeluk agama tertentu,bahkan tidak beragama sekalipun dibolehkan.
C.pemerintah memosisikan diri sebagai pihak luar ketika terjadi konflik antaragama.
D.ateisme dibiarkan berkembang tanpa mengganggu umat beragama.
E.beagara tidak mencampuri urusan agama rakyatnya.
2)Ateisme dilarang tumbuh dan berkembang di indonesia karena...
A.mengancam integritasi bangsa indonesia.
B.bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.
C.merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
D.bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.
E.merupakan strategi negara asinh untuk memecah belah keutuhan NKRI.
A.tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama,tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku.
B.pemerintah tidak mendikte warga negaranya untuk memeluk agama tertentu,bahkan tidak beragama sekalipun dibolehkan.
C.pemerintah memosisikan diri sebagai pihak luar ketika terjadi konflik antaragama.
D.ateisme dibiarkan berkembang tanpa mengganggu umat beragama.
E.beagara tidak mencampuri urusan agama rakyatnya.
2)Ateisme dilarang tumbuh dan berkembang di indonesia karena...
A.mengancam integritasi bangsa indonesia.
B.bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.
C.merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
D.bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.
E.merupakan strategi negara asinh untuk memecah belah keutuhan NKRI.
1 Jawaban
-
1. Jawaban jiminieee
1.A Tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama,tetapi diwajibkanemluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku
2.B bertentangan dengan pancasila dan UUD 1955