Kekurangan orde baru dalam bidang sosial, pendidikan dan kesehatan...?

Kelas: XII

Mata pelajaran: Sejarah

Materi:  Masa Orde Baru

Kata kunci: Kebijakan Orde Baru

Pembahasan:

Pemerintahan masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sejak keluarnya Supersemar (Surat Pemerintah Sebelas Maret) hingga turunnya presiden Suharto pada tahun 1998. Dalam masa pemerintahan 32 tahun ini, presiden Suharto melakukan kebijakan pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indoensia. Namun karena sifat pemerintahan yang otoriter, sentralistik dan rawan korupsi, pembangunan pada masa Orde Baru ini sangat rapuh dan memiliki banyak kekurangan.

Kekurangan Orde Baru dalam bidang sosial, pendidikan dan kesehatan adalah:

1. Bidang Sosial: terjadinya kesenjangan sosial, konflik masyarakat di Aceh dan Papua, pembatasan terhadap budaya Tionghoa

Pada masa Orde baru, terjadi peningkatan kesejahteraan. Namun peningkatan ini tidak merata, karena banyak terpusat di wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya, serta banyak dinikmati oleh orang dekat (kroni-kroni) keluarga Cendana. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial antara pusat dan daerah, dan antara kelompok yang dekat dengan presiden Soeharto dengan rakyat.

Kesenjangan sosial akibat pembangunan kilang minyak dan gas di Aceh, serta pembangunan tambang tembaga di Timika, yang tidak mensejahterakan rakyat, menyebabkan terjadinya konflik dan pemberontakan bersenjata di wilayah ini.

Selain itu masyarakat Tionghoa mengalami diskriminasi dan pemerintah Orde Baru melakukan pelarangan penggunaan bahasa Mandarin, pelarangan melaksanakan tradisi, budaya, adat-istiadat Tionghoa melalui Inpres No. 14 / 1967. Setelah jatuhnya presiden Suharto, Inpres ini dicabut dan diskriminasi pada masyarakat tinghoa dihapuskan.

2. Bidang Pendidikan: pendidikan diarahkan ke tenaga pekerja saja, sarana prasarana pendidikan tidak diperbaiki, dan tidak ada kebebasan berbendapat di kalangan akademisi

Pada masa Orde Baru dilakukan program pendidikan seperti Wajib Belajar 6 Tahun, bagi para siswa usia 7-12 tahun, yang dicanangkan pada hari Rabu, 2 Mei 1984 oleh Presiden Suharto dan Ibu Tien Soeharto dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Pencanangan Gerakan Wajib Belajar yang berlangsung di Stadion Utama, Senayan, Jakarta.

Namun pendidikan di masa Orde Baru banyak mengandalkan sistem hapalan (rote learning) yang hanya menghasilkan tenaga pekerja saja, tanpa ada kemampuan analitis untuk berpikir kritis dan menciptakan lapangan kerja baru. Akibatnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil juga tidak diperhatikan dan banyak yang rusak karena maraknya korupsi dan tidak adanya otonomi daerah. Akibatnya sekolah di daerah banyak yang tidak layak pakai.

Pemerintahan Orde Baru juga mengekang kebebasan berpendapat di kampus-kampus. Sebagai dampak dari peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 dan demonstrasi mahasiswa pada tahun 1970an, pemerintah membuat Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan juga Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) di tahun 1978. Kedua kebijakan ini melarang aktifitas politik apapun di kampus dan para mahasiswa dipantau secara ketat.

3. Bidang Kesehatan: kekurangan tenaga kesehatan di daerah dan terjadi ketimpangan kesehatan antara pusat dan daerah

Kebiajakn positif Orde Baru di bidang kesehatan ada banyak, seperti Program Keluarga Berencana ini dicanangkan oleh Presiden Suharto pada tahun 1970 dan program imunisasi. Namun, karena pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik, terjadi ketimppangan antara kualitas rumah sakit di daerah, terutama di luar Jawa dengan kualitas rumah sakit di Jawa. Akibatnya, banyak pasien yang harus dirujuk ke jakarta untuk menangani kondisi yang kritis karena di daerahnya tidak ada rumah sakit yang lengkap.

Selain itu, jumlah tenaga kesehatan juga sangat sedikit, terutama di daerah. Dengan gaji yang rendah dan kondisi kerja yang berat, sangat banyak tenaga kesehatan di daerah yang pindah ke kota.