-Apa yg di maksud peraturan pusat? -Apa yg di maksud peraturan daerah? -Berilah contoh peraturan perundang-undangan pusat! -Berilah contoh peraturan perundang-u

peraturan pusat adalah peraturan yang berada di tingkat pusat, mungkin, maaf cuma tau itu, maaf kalau salah

1. Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan.

2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .

3. Contoh peraturan pusat:
a. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan umum dan tatacara perpajakan.
b. UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
c. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
d. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
e. UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
f. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
g. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
h. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD.
i. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Contoh peraturan daerah:
Peraturan perundang-undangan tingkat daerah meliputi : peraturan daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan desa.
a. Contoh peraturan perundang-undangan tingkat provinsi :
• Perda provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang larangan merokok di tempat umum.
• Perda provinsi NAD tentang kewajiban berjilbab bagi perempuan beragama Islam.
• Perda provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2002 tentang penertiban dan pengendalian kelebihan muatan barang.
• Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 1991 tentang Izin mendirikan Bangunan.
b. Contoh peraturan daerah kabupaten :
• Perda Kabupaten Murung Raya No. 27 Tahun 2003 tentang pajak penerangan jalan.
• Perda Kota Bandung No. II Tahun 2000 tentang pajak hiburan.
• Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan.
• Perda Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2003 tentang pajak parkir.
• Perda Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas.
• Perda Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2003 tentang wajib daftar perusahaan.
• Perda Kabupaten Wonogiri No. 5 Tahun 2007 tentang cara Pencalonan, pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
c. Peraturan Daerah Tingkat Desa
• Perdes Tambakmerang No. 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

5. Peraturan yang baik harus, memenuhi persyaratan sebagai berikut;

Bertujuan mewujudkan keteraturan hidup bersama.
Memerhatikan kebutuhan dan norma-norma masyarakat.
Dilandasi prinsip keadilan, perdamaian, dan kebaikan bersama.
Proses penyusunannya berlangsung secara demokratis