Apa masalah krusial yg menjadi pokok program kerja kabinet pada masa demokrasi liberal?

Sistem Politik Pada Masa Demokrasi Liberal Sistem Politik Pada Masa Demokrasi Liberal – Masa demokrasi liberal ditandai dengan diberlakukannya UUDS 1950 pascapengakuan kedaualatan. Berlakuknya UUDS 1950 kemudian mengubah tatanan pemerintahan indonesia. Sistem politik dan ekonomi pun kemudian bergeser ke arah sistem politik dan ekonomi liberal. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi yang memiliki otonomi. selama berlakunya UUDS 1950 (1950-1959), Negara Kesatuan Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet, secara turut-turut sebagai berikut. kabinet Natsir ( 6 September 1950-21 Maret 1951 ).Kabinet Sukiman ( 27 April 1951-3 April 1952 ).Kabinet Wilopo ( 3 April 1952-3 Juni 1953 ).Kabinet Ali Sastroamijoyo ( 31 Juli 1953-12 Agustus 1955 ).Kabinet Burhanuddin Harahap ( 12 Agustus 1955-3 Maret 1956 ).Kabinet Ali Sastroamijoyo II ( 20 Maret 1956-4 Maret 1957 ).Kabinet Djuanda ( 9 April 1957-5Juli 1959.Hampir sernua kabinet yang dibentuk merupakan Zaken Kabiiiet ( kabinet yang menteri-menterinya dipilih berdasarkan keahliannya ) dan didukung oleh koalisi dari berbagai partai. Akan tetapi, komposisi dan kekuatan kelompok oposisi seringkali berubah-ubah menyebabkan kabinet-kabinet di atas jatuh setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen. Bahkan, partai pemerintah pernah menjatuhkan kabinet yang dibentuknya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan berkecamuknya politik dalam negeri. Dengan singkatnya waktu untuk memerintah, maka tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya dengan baik.