Apabila Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara maka mereka dapat diberhentikan dalam masa jabatann

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa

jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan

Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.